Yusril Ingatkan Pemerintah Soal Pandemi: Salah Kebijakan Bisa Genosida

“Enggak ada yang menjamin kesehatan kita sekarang. Salah kebijakan bisa mati massal, dan kalau mati massal itu bisa genocide (genosida -red) juga karena pembunuhan bersifat massal,” Ujar Yusril

Royalnews.id, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, meyoroti kebijakan pemerintah soal penanganan Pandemi yang seringkali berubah-ubah. Yusril menyatakan, pemerintah harus menemukan rumusan yang tepat dalam penanganan COVID-19, termasuk landasan hukum.

Sebab apabila salah langkah, korban COVID-19 bisa terus berjatuhan. Pemerintah pun bisa berpotensi melakukan genosida jika kesalahan kebijakan tersebut menyebabkan jatuhnya banyak korban.

“Enggak ada yang menjamin kesehatan kita sekarang. Salah kebijakan bisa mati massal, dan kalau mati massal itu bisa genocide (genosida -red) juga karena pembunuhan bersifat massal,” Ujar Yusril dalam webinar yang digelar IDI pada Sabtu (31/7) malam.

Terlebih lagi, Yusril menilai landasan hukum pemerintah dalam penanganan COVID-19 masih bermasalah. Ia mencontohkan PPKM level 3-4 yang hanya diatur melalui Instruksi Mendagri.

Begitu pula terlibatnya Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam penanganan COVID-19 yang dinilai tak sesuai tugas.

“Kalau legitimasi dipertanyakan, orang memberi instruksi juga gimana, ya, tarik ulur, mundur maju mundur maju,” kata Yusril.

Yusril menyatakan, pemerintah perlu merapikan instrumen hukum dalam menangani pandemi corona, termasuk melibatkan dokter-dokter ketika mengambil kebijakan.

“Dokter orang yang profesional tidak bisa diabaikan. Suara mereka ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menangani urusan pandemi,” tutupnya.

Yusril menilai belum meredanya penularan salah satunya dilandasi faktor kebijakan yang berubah-ubah. Berganti-gantinya kebijakan nampak dari istilah pembatasan mulai dari PSBB, PPKM Darurat, hingga PPKM level 3-4.

Leave A Reply

Your email address will not be published.