Survei KPAI: 79,54% Sekolah Siap Gelar Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi

Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti mengatakan 79,54% sekolah yang diawasi sudah siap menggelar pembelajaran tatap muka.

Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang Januari hingga Juni 2021 di 42 sekolah yang berada di 7 Provinsi dan 12 kabupaten/ kota, menunjukkan sebagian besar sekolah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi covid-19.

Dalam konferensi pers daring bertajuk Amankah Pembelajaran Tatap Muka pada Juli 2021?, Minggu (6/6/2021) Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti mengatakan 79,54% sekolah yang diawasi sudah siap menggelar pembelajaran tatap muka.

“Dari survei yang kami lakukan 2021 ini, 79,54% sekolah yang diawasi siap menggelar PTM. Ini kenaikannya luar biasa dibanding pada survei yang kami lakukan pada 2020 yang hanya 16,7%,” ujarnya.

Adapun, 7 provinsi yang dilakukan pengawsan yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.

Mengenai pengawasan yang dilakukan KPAI, menurut Retno, terdapat daftar periksa yang menjadi pedoman dalam memberikan penilaian pada masing-masing sekolah.

“Ada 4 bagian dalam daftar periksa yang harus dipenuhi oleh sekolah, bagian pertama yakni infrastruktur adaptasi kebiasaan baru. Misalnya, apakah sekolah memiliki wastafel, air mengalir, thermo gun. Itu harus ada pendataan,” ungkapnya.

Retno menambahkan, termasuk juga kesiapan sumber daya manusia (SDM), adanya SOP untuk melaksanakan PTM, serta adanya perjanjian kerja sama dari pihak sekolah dengan fasilitas kesehatan terdekat apabila murid maupun guru mengalami kondisi yang membutuhkan penanganan.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil Jasra Putra menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait PTM yang rencananya akan dilaksanakan pada Juli 2021 mendatang.

Jasra menerangkan, KPAI mendorong daerah untuk terbuka dan jujur dalam menyajikan angka kasus covid-19 di daerahnya. Hal itu bertujuan untuk melihat kondisi real dan membaca positivity rate di masing-masing daerah agar penyelenggaraan PTM tidak menimbulkan kluster baru.

“Jangan membuka PTM di sekolah dengan pertimbangan guru sudah divaksin. KPAI meminta pemerintah daerah untuk meminta pertimbangan ahli apakah bisa dilakukan PTM. Jika satu wilayah di atas 10%, maka sebaiknya PTM ditunda,” ujar Jasra.

“Dalam pelaksanaannya, pemeritah daerah melalui dinas kesehatan dan dinas pendidikan juga harus melakukan pengawasan secara ketat,” tambahnya.

Jasra juga menghimbau agar Pemda melakukan edukasi protokol kesehatan kepada tenaga pendidik, orang tua, dan murid secara komperhensif dan terus menerus.

Kepada guru BK, lanjut Jasra, agar membuka konseling bagi anak-anak yang mengalami tekanan psikologis selama covid-19.

Saat pelaksanaan PTM, Jasra merekomendasikan agar sekolah mengedepankan materi-materi yang sulit dan materi praktik.

“Kami juga mendorong keterlibatan partisipasi anak dalam mengambil keputusan saat PTM,” pungkasnya.*

Leave A Reply

Your email address will not be published.