“Sabda” MK Soal Uji Formil Undang-Undang

Setidaknya ada dua hal menjadi sorotan dalam perkara 79/PUU-XVII/2019 tersebut, yaitu; ihwal argumentasi aspirasi dan waktu pembuatan UU.

Oleh: Miftah Faried Hadinatha

Ada research berbentuk disertasi yang terbit baru-baru ini bertajuk, “Pengujian Formil Undang-Undang menurut UUD NRI 1945”. Di dalamnya diungkapkan, setidaknya ada lima model permohonan pengujian formil undang-undang (UU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rentang 2003 sampai 2019.

Pertama, berdasar jenis peraturan perundang-undangan, yakni hanya UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dijadikan objeknya. Kedua, berdasarkan proses pembentukan UU; umumnya pemohon menyoal proses atau cara pengambilan keputusan dan, soal tidak terpenuhinya kuorum saat pengambilan keputusan tersebut.

Ketiga, mempermasalahkan berdasarkan teknik penyusunan UU; berhubungan dengan konsideran mengingat, ketentuan umum, penyusunan konsideran menimbang dan berkaitan teknik delegasi. Keempat, pembentukan UU yang dinilai tidak berdasar dengan asas-asas pembentukan UU.

Dan kelima, alasan lain, seperti seperti tidak diharmoniskanya naskah akademik, pertentangan antar norma, pemenuhan hak asasi manusia, UU tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan isu suap dalam penetapan UU.

Menariknya, dari kelima model di atas, tidak satupun pernah dikabulkan MK. Alasannya bervariasi; mulai dari tidak terpenuhinya alat bukti, alasan (dalil) diajukan kurang kuat, permohonan kehilangan objek, dan seterusnya.

Meskipun tidak pernah dikabulkan, beberapa pola dimaksud tetap digunakan guna menyoal proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang, baru-baru ini telah diputus dalam perkara 79/PUU-XVII/2019 di MK.

Setidaknya ada dua hal menjadi sorotan dalam perkara 79/PUU-XVII/2019 tersebut, yaitu; ihwal argumentasi aspirasi dan waktu pembuatan UU.

Aspirasi Formalistik

Satu hal yang menggangu. Soal (aspirasi) aksi demonstrasi yang menurut MK tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap keabsahan pembentukan undang-undang. Secara terang bunyinya begini, “apalagi ada tidaknya demonstrasi tidak menentukan keabsahan formalitas pembentukan undang-undang”.

MK menyatakan, proses perumusan UU KPK telah melalui beragam mekanisme guna menyerap aspirasi masyarakat, buktinya pembentuk UU telah mengadakan seminar di beberapa kampus, rapat dengar pendapat dengan tokoh masyarakat, aktivis, LSM, dan seterusnya.

Gelombang gejolak aspirasi, kemarahan, kekecewaan masyarakat, sewaktu UU KPK dibuat, tidak mendapat perhatian MK. Padahal, masih ingat dibenak, peristiwa itu sangat terang. Lingkupnya terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, di beberapa tempat, ada yang meregang nyawa.

Pernyataan MK, tentang segala bentuk aksi masa yang dinyatakan tidak mempunyai pengaruh itu sangat berbahaya. Pertama, ada potensi ke depan, aspirasi rakyat yang bergejolak tidak dijadikan parameter pembentukan undang-undang oleh DPR dan Presiden. Sehingga akan tercipta aspirasi yang cukup dijalankan secara formalitas.

Padahal menurut Jimly Asshiddiqie, aspirasi publik tidak boleh diartikan sempit dan formalistik. Bahkan dikatakannya dengan tegas, “partisipasi publik bila perlu juga melibatkan emosi publik, emosi massa demonstran…”.

Kedua, keresahan Jurgen Habermas yang menyatakan, “ketika kemampuan memproduksi hukum didelegasikan melalui pola pertukaran jaring-jaring sistem sosial tertentu yang beroperasi secara independen, maka reproduksi hukum akan jatuh di bawah kekuasaan bayang-bayang kekuasaan dualitas ambigu yang memisahkan negara dari unit-unit sosial masyarakat”, dikhawatirkan semakin terwujud secara nyata.

Dampaknya, hak konstitusional warga negara, hanya dicukupkan saat memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Singkatnya, ke depan ada potensi, mekanisme fungsi legislasi menutup dialog, serta mempersempit diskursus yang berkembang dalam dinamika masyarakat. Padahal kata C.F. Strong, mereka yang duduk di kursi legislatif, walaupun dipilih secara demokratis, tidak serta merta menjadikan mereka kompeten dan tidak korup.

Ketiga, jika segala bentuk gejolak masyarakat tidak mempunyai pengaruh apa-apa, maka berpotensi banyak bermunculan produk hukum yang mempunyai karakter hukum konservatif.

Soal ini pernah dibicarakan Mahfud MD dalam tulisannya, bahwa proses pembuatan undang-undang yang tidak akomodatif terhadap partispasi masyarakat secara sungguh-sungguh, baik formal maupun non-formal, akan menghasilkan produk hukum yang hanya mencerminkan visi politik yang di parlemen, bukan masyarakat secara umum.

Dengan demikian, hukum hanya akan menjadi urusan lembaga legislatif, bukan warga negara (konstituen) secara keseluruhan.

Barangkali penting mengingat petuah K.C. Wheare. Katanya, dalam membuat suatu konstitusi yang demokratis, warga negara harus harus mempunyai kesempatan sama untuk memberikan pendapat selama proses berlangsung. Walaupun petuahnya itu ia lontarkan dalam kerangka merubah atau membentuk konstitusi, selayaknya pula, agar UU memiliki marwah yang demokratis, sudah sepatutnya mengikuti prinsip tersebut.

Waktu Pembuatan Undang-Undang

Awalnya, pemohon mendalilkan, salah satu cacat formil dalam proses pembentukanUU KPK adalah dibuatnya secara terburu-buru. Jika dilacak lagi, rasa tergesa-gesa itu memang ada. Tanggal 3 September 2019, dilakukan rapat pleno badan legislasi RUU KPK untuk diputuskan sebagai RUU usulan DPR. Dua hari berikutnya, terdapat agenda rapat paripurna DPR RI untuk menyetujui RUU KPK dijadikan sebagai usulan dari DPR.

Selanjutnya 11 September 2019 muncul Surat Presiden, menugaskan Menkumham dan Menpan RB untuk membahas bersama-sama dengan DPR RUU KPK. Satu hari setelahnya, ada agenda Raker antara badan legislasi dengan Menkumham dan Menpan RB.

Besoknya, DPR melakukan rapat panja ke 1 guna membahas RUU KPK. Sementara rapat panja ke duanya, dibahas 3 hari berikutnya, dan ditanggal yang sama, dilanjutkan raker badan legislasi dengan Menkumham dan Menpan RB guna mengambil keputusan atas RUU KPK. Besoknya, tanggal 17 September 2019, RUU KPK dimajukan ke rapat puripurna DPR RI untuk dilakukan persetujuan bersama-sama pemerintah.

Jika diperhatikan lagi, berdasarkan tanggal kerja di atas, pengusulan sampai tahap persetujuan RUU KPK untuk dijadikan menjadi undang-undang, hanya dilakukan empat belas hari. Dalam batas penalaran yang wajar, sulit rasanya membahas suatu UU – dengan materi yang menimbulkan banyak catatan – dicapai dengan waktu yang sangat singkat.

Apalagi jika diperhatikan, UU KPK itu dinilai sebagian pengamat justru mendesain ulang tatanan kelembagaan KPK secara total.

Perihal waktu yang sangat singkat tersebut, MK justru mengatakan, seberapa lama pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan substansi yang akan diatur. Lagi pula, ditambahkannya, tidak ditemukan suatu peraturan mengenai harus berapa lama suatu RUU diselesaikan.

Singkatnya MK ingin mengatakan, lama atau tidaknya pembentukan undang-undang ditentukan kesulitan materi yang dimuat.

Dengan memahami paradigma dimaksud, dan menyadari pembuatan UU KPK hanya berlangsung 14 hari, artinya MK (secara tidak langsung) meyakini tidak ada kesulitan yang berarti ketika memuat materi baru ke dalam UU KPK, sehingga “wajar” prosesnya berlangsung begitu cepat.

Menelusuri pandangan ahli, proses legislasi yang cepat itu, dalam pandangan Abbe R Gluck, dapat diterapkan bilamana negara dalam keadaan genting. Prosesnya dikenal dengan istilah emergency legislation. Artinya, dalam keadaan biasa, semestinya proses legislasi diberi waktu yang panjang.

Tujuannya, supaya materi yang dibuat benar-benar diolah, dipikirkan secara matang. Dalam hubungan itu, sekiranya dapat dimengerti Wahiduddin Adams dalam dissenting opinion berkeyakinan, DIM yang disiapkan Presiden dibuat kurang dari dua puluh empat jam, menyebabkan minimnya aspirasi, dan kajian analisis dampak terhadap pihak yang melaksanakan UU.

“di-amin-kannya” waktu 14 hari untuk perubahan UU KPK oleh MK itu, mengingatkan pada satu resiko yang tidak sederhana. Ibnu Sina Chandranegara mencatat, pratik pembentukan undang-undang terburu-buru akan membahayakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Hal tersebut dikarenakan, adanya kepentingan yang besar dari pembentuk undang-undang untuk mempertahankan undang-undang sehingga terjadi pelimpahan diskursus publik yang seharusnya berada di DPR, beralih ke MK maka akan berdampak meningkatkan tendensi yudisalisasi politik.

Artinya, ke depan – semoga saja tidak – DPR bersama-sama Presiden akan sangat mudah menentukan suatu materi undang-undang, lalu dibuat dengan cara cepat, supaya realisasinya segera dilaksanakan, tanpa menghitung-hitung aspirasi warga negara, dan jika ada yang menyoalkan, akan selalu terlontar kata, “kalau tidak puas, silahkan bawa ke MK”.

Padahal, bilamana logikanya dibalik, semakin banyak UU yang dibawa ke MK, semakin banyak pula UU yang mencerminkan ketidakadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

 

  • Magister Hukum Kenegaraan FH UGM
Leave A Reply

Your email address will not be published.