RUU BPIP dan RUU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2022

"Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan RUU Ibu Kota Negara (IKN) masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022."

Royalnews.id, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan RUU Ibu Kota Negara (IKN) masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022. Kedua RUU tersebut merupakan usulan pemerintah. Ada 12 RUU usulan pemerintah dari total 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022.

“RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2022 sebanyak 40 RUU. 20 RUU diusulkan oleh DPR RI, 12 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 2 RUU diusulkan oleh DPD RI,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multazam di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Politikus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, pemerintah awalnya mengusulkan 15 RUU. Namun, jumlah itu berkurang dalam rapat kerja Baleg DPR RI dengan Menkum dan HAM serta PPUD DPD RI yang diselenggarakan Senin (6/12/2021) kemarin.

Selain RUU BPIP, dan RUU Ibu Kota Negara (IKN), ada pula RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika, dan RUU Landasan Kontinen.

Pemerintah juga mengusulkan RUU Wabah, Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta RUU Desain Industri.

Sementara itu, DPR semula mengusulkan 64 RUU yang kemudian diputuskan menjadi 20. Beberapa di antaranya ialah RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, RUU Penyiaran, RUU Aparatur Sipil Negara, dan RUU Sistem Keolahragaan Nasional.

DPD atau Dewan Perwakilan Daerah juga mengusulkan 7 RUU yang kemudian disepakati hanya 2, yakni RUU Daerah Kepulauan dan RUU Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Lebih jauh ada 6 RUU kumulatif terbuka di antaranya RUU Kumulatif Terbuka tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ibnu Multazam menambahkan, rapat kerja Baleg DPR RI dengan Menkum dan HAM serta PPUD DPD RI juga telah menyepakati Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 247 RUU menjadi 254 RUU.

Untuk diketahui, 40 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2022 tersebut sudah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa (7/12/2021) hari ini.

“Apakah laporan Ketua Baleg DPR mengenai penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2022 dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Rapat Paripurna kepada anggota dewan yang hadir.

“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir, yang kemudian direspons Dasco dengan mengetuk palu tanda pengesahan.*

Leave A Reply

Your email address will not be published.