Revisi PPKM Darurat, Ma’ruf Amin: Banyak Protes Masyarakat Supaya Masjid Tidak Ditutup

"Di dalam aturan terbaru, sudah disebutkan tidak ada lagi kata-kata menutup masjid, tapi yang ada dilarang untuk berkerumun. Jadi ini sudah sesuai dengan tuntutan para kiai."

Royalnew.id – Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang sebelumnya menutup rumah ibadah, kini telah direvisi dengan kembali membuka masjid dan mushala.

Aturan itu direvisi pemerintah setelah Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) KH Ma’ruf Amin mendengarkan berbagai aspirasi dan tuntutan para kiai dalam pertemuan virtual, Senin (12/7/2021) dengan tema ‘Peningkatan Peran Ulama dan Tokoh Agama Islam dalam Mendukung Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19.

“Alhamdulillah saya berusaha, karena banyak protes masyarakat supaya tidak ditutup. Di dalam aturan terbaru, sudah disebutkan tidak ada lagi kata-kata menutup masjid, tapi yang ada dilarang untuk berkerumun. Jadi ini sudah sesuai dengan tuntutan para kiai,” ujarnya.

“Supaya nanti tidak ada perbedaan, selain itu juga yang dulunya orang resepsi dibolehkan dengan jumlah 30 orang maka sekarang ditiadakan. Resepsi tidak boleh sama sekali. Masa jamaah salat tidak boleh resepsi perkawinan boleh. Karena itu, resepsi perkawinan juga tidak boleh. Jadi ini sudah sesuai dengan tuntutan para kiai,” tambah Kiai Ma’ruf.

Aturan yang dimaksud Kiai Ma’ruf itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Adapun aturan yang diubah huruf g dan huruf k adalah tentang penutupan tempat ibadah dan pelaksanaan resepsi pernikahan. Bunyi huruf g dan k pada instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 semula sebagai berikut:

g. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;

k. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

Kemudian direvisi menjadi:

I. Huruf g, tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah

II. Huruf k, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

Dalam instruksi yang sudah diteken oleh Mendagri Tito Karnavian itu tertulis bahwa aturan baru ini berlaku mulai 10 Juli sampai 20 Juli 2021.

Ma’ruf menyatakan, masjid kini tidak lagi ditutup. Namun dia mengingatkan tetap tidak boleh ada kegiatan berjemaah di masjid, termasuk saat Idul Adha nanti, baik di dalam maupun di luar area masjid.

“Tidak hanya di dalam masjid, tetapi juga di luar masjid sampai keadaan nanti sudah memungkinkan lagi karena ada bahaya yang harus kita hindari,” pungkasnya.*

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.