PPP Usulkan Penyempurnaan Revisi UU Politik dilaksanakan Usai Pandemi Berakhir

"PPP sepakat bahwa ke depan dan tentunya setelah pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik maka diskursus penyempurnaan paket UU politik perlu dibuka."

Royalnews.id – Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan wacana penyempurnaan atau revisi paket Undang-Undang (UU) politik sebaiknya baru dilakukan setelah pandemi Covid-19 berakhir dan pemulihan ekonomi selesai dilakukan oleh pemerintah.

Paket revisi UU politik yang sempat mengemuka namun akhirnya batal dilakukan berdasarkan kesepakatan partai koalisi pendukung pemerintah tersebut yakni revisi UU Pemilu, UU Pilkada, hingga UU Partai Politik (Parpol).

“PPP sepakat bahwa ke depan dan tentunya setelah pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik maka diskursus penyempurnaan paket UU politik perlu dibuka,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (26/7/2021).

Menurut Anggota Komisi III DPR RI itu penyempurnaan paket UU politik diharapkan efektif mencegah kemunculan oligarki kekuatan politik.

Ia menambahkan, penyempurnaan paket UU politik harus memiliki tujuan untuk melahirkan keseimbangan kekuatan politik di Tanah Air.

Pasalnya, keberadaan oligarki kekuatan politik, menurut Arsul, dapat berdampak buruk bagi demokrasi.

“Seringkali kita mengarah soal penyempurnaan ini misalnya kepada penyederhanaan Parpol di parlemen. Namun pada saat yang sama, kita lupa bahwa saat ini saja ketika sistem multi partai kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang parpol masih tinggi,” tukasnya.

Karena itu, Asrul berpendapat, arah penyempurnaan paket UU politik diharapkan tidak menghilangkan peran-peran parpol sebagai lembaga yang bisa mengontrol oligarki kekuasaan.

“Bisa dibayangkan kalau kemudian dengan sedikit partai mengendalikan negara ini, apakah kemudian tidak akan terjadi kasus korupsi yg justru lbh dahsyat,” tegasnya.

Selain itu, terkait penguatan UU Parpol, Arsul juga menekankan agar penyempurnaan Paket UU Parpol tidak makin membatasi sosok-sosok non-anggota parpol yang menonjol di masyarakat untuk mencalonkan diri dalam kontestasi kepemimpinan lokal maupun nasional.

“Tidak membatasi tokoh non-parpol untuk tampil baik dalam kepemimpinan lokal maupun nasional,” papar Arsul.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menilai perlu ada penyempurnaan sistem demokrasi di Tanah Air usai 25 tahun reformasi.

Penyempurnaan paket UU politik, menurut Gus Muhaimin, mutlak untuk menguatkan legislatif tingkat pusat maupun daerah.

Dia berpendapat, agenda penyempurnaan paket UU politik sangat mendesak untuk demokrasi yang lebih baik.

Paket UU politik tersebut ialah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol). Revisi paket UU politik itu rencananya dilakukan dalam amendemen UU Pemilu.

“Sebetulnya PKB termasuk salah satu yang menyesal perubahan sistem politik melalui paket UU politik ini tidak dilakukan,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam peringatan Harlah PKB yang ke-23 tahun, Jumat (23/7/2021).*

Leave A Reply

Your email address will not be published.