Jasa Pendidikan akan dikenai PPN, Anggota Komisi X DPR RI nilai Pemerintah Tak Etis

"jika sekolah, perguruan tinggi hingga lembaga kursus nantinya dikenakan pajak, hal itu justru malah memperlebar 'jembatan' kesenjangan sosial di dunia Pendidikan."

Anggota Komisi X DPR RI, M. Hasanuddin Wahid mengkritik rencana pemerintah Mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan, melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Menurut Hasanuddin atau akrab disapa Cak Udin, langkah pemerintah mengenakan pajak PNN untuk Lembaga Pendidikan sangatlah tidak etis. Sebab, dari pada dipajaki, lanjut Cak Udin, kenyataannya Lembaga Pendidikan saat ini sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah karena keterbatasan sarana dan prasarana.

“Ini saja banyak yang kekurangan infrastruktur. Harusnya diberikan anggaran lebih, bukan dipajaki,” ujar Cak Udin dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Sekjen DPP PKB itu berpendapat, Pasal 31 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan, karena itu pemerintah berkewajiban untuk membiayainya.

“Sebagai konsekuensinya, pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab negara,” tambahnya.

Cak Udin khawatir jika sekolah, perguruan tinggi hingga lembaga kursus nantinya dikenakan pajak, hal itu justru malah memperlebar ‘jembatan’ kesenjangan sosial di dunia Pendidikan, mengingat masih banyak ketimpangan Pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah akan menaikkan tarif SPP, khususnya Lembaga pendidikan swasta.

“Ini yang harus dibaca dan diantisipasi. Jangan sampai lembaga pendidikan ditarik pada spirit komersial. Visi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah visi utama,” jelasnya.

Karena itu, Cak Udin meminta pemerintah agar fokus pada agenda besar di sektor pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperbanyak inovasi, kreasi dan keterampilan. Terlebih, dalam situasi pandemi Covid-19.

Saat ini, pemerintah sedang membahas Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Dalam draf revisi tersebut, ada sejumlah barang dan jasa yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satunya adalah jasa pendidikan, yaitu sekolah swasta dan kursus maupun bimbel.

Maksud jasa Pendidikan yang termuat dalam Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) saat ini adalah PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi, dan pendidikan luar sekolah.

Leave A Reply

Your email address will not be published.