Gus Muhaimin Desak Mendikbudristek Turunkan Besaran UKT Mahasiswa

Selama masa Pandemi Covid-19 proses belajar mengajar di perguruan tinggi harus dilakukan secara daring, sehingga para Mahasiswa tidak bisa menikmati sejumlah fasilitas kampus.

Royalnews.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mendesak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk meringankan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tengah Pandemi Covid-19.

Pasalnya, selama masa Pandemi Covid-19 proses belajar mengajar di perguruan tinggi harus dilakukan secara daring. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyebaran virus di lingkungan kampus.

Persoalannya, meski tidak menggunakan fasilitas kampus dalam proses belajar lebih dari setahun, namun hingga kini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak menurunkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Bahkan, UKT Tahun Ajaran 2020/2021 mengalami kenaikan dari tahun ajaran sebelumnya. Hal ini dinilai sangat memberatkan.

Seperti diketahui, pada pertengahan 2020 lalu, Mendikbudristek sejatinya sudah mengeluarkan kebijakan agar PTN memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa terdampak pandemi melalui Permendikbud No. 25 Tahun 2020.

Namun begitu, hal itu belum cukup menyelesaikan persoalan. Gus Muhaimin mengaku tidak sedikit mahasiswa yang mengeluhkan kepadanya tentang besaran pembayaran UKT.

“Jadi walaupun sudah disubsidi, UKT ini masih memberatkan ke mahasiswa. Saya mendapat banyak laporan, keluhan masyarakat karena belajar online kok uang kuliahnya sama dengan offline,” kata Gus AMI di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Selain itu, Gus Muhaimin pun mengingatkan agar Mendikbudristek juga memberikan alokasi keringanan UKT bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) selama pandemi Covid-19.

“Mau PTN atau PTS itu sama saja. Jadi kebijakannya juga harus sama dong. Anak-anak negeri  ini enggak sedikit yang kuliah di PTS, jangan dibeda-bedakan (dengan PTN),” tegasnya.

Ia menyatakan, jumlah mahasiswa di PTS tak kalah banyak dibanding mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Karena itu, Gus AMI pun menegaskan bahwa semua lembaga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta sejatinya merupakan tanggung jawab negara.

“Yang namanya lembaga pendidikan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, itu tanggung jawab negara. Tidak ada perguruan tinggi yang berdiri sendiri, otonom, liar dan seenaknya, itu tidak bisa. Intinya tidak boleh ada mahasiswa putus kuliah saat pandemi gara-gara UKT,” katanya.

Polemik UKT bagi mahasiswa menjadi salah satu isu yang cukup problematik. Isu ini panas ketika awal Mei 2020 lalu, mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) menggelar aksi daring menggunakan tagar #UndipKokJahatSih. Lebih dari setahun, permasalahan UKT di tengah pandemi hingga kini belum juga menemukan titik terang.*

Leave A Reply

Your email address will not be published.