Dipanggil Kejagung soal Korupsi Gas Bumi, Alex Noerdin Mangkir

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019.

Royalnews.id, Jakarta – Mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019.

“Enggak datang, minta penundaan. (Alasannya) masih sidang DPR,” kata Direktur Jampidsus, Supardi kepada wartawan, Senin (13/9/2021).

Menurut Supardi, pihaknya akan memperdalam perkara Alex Noerdin yang diduga telah merugikan keuangan negara lebih dari US$30 juta. Hanya saja, saat ditanya mengenai aliran uang ke Alex dalam dugaan korupsi itu, Supardi enggan menjabarkan lebih jauh.

“Pokoknya kita perdalam. Nanti jadinya seperti apa, nanti,” ujarnya.

Supardi mengatakan, penyidik masih akan memanggil Alex Noerdin dalam pemeriksaan pekan ini.

“Untuk memperdalam penyidikannya. Pokoknya kami perdalam, nanti jadinya seperti apa, nanti. Kami masih panggil minggu ini,” kata Supardi.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan kasus tersebut terjadi antara 2010-2019. Pada 2010, Alex meminta agar Pemprov Sumsel memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara.

Berdasarkan keputusan keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas), PDPDE Sumsel ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara.

Penyidik telah menetapkan mantan Direktur Utama PDPDE Sumsel Caca Isa Saleh S dan A Yaniarsyah Hasan sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, Yuniarsyah juga menjabat sebagai Direktur DKLN merangkap Direktur PT PDPDE Gas. Adapun komposisi kepemilikan sahamnya adalah 15% untuk PDPDE Sumsel dan 85% untuk DKLN. Dari perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), negara dirugian sebesar US$30,194 juta dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama 2010-2019.

“Kerugian lain sebesar US$63.750 dan Rp2,131 miliar merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel,” imbuh Leonard, Rabu (8/9/2021).*

Leave A Reply

Your email address will not be published.